Uu No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

34 tahun 2000 Sumber gambar. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pasal 5 ayat 1 Pasal 18 Pasal 18A Pasal 18B Pasal 20 ayat 2 Pasal 22D dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pin Di Suban Prd Jakarta Utara Dan Kepulauan Seribu

Pengertian pemungutan yang diatur dalam Pasal 1 angka 49 Undang-Undang No.

Uu no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. ALASAN HUKUM Diberlakukannya UU No. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23A pajak. Pajak daerah retribusi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1.

NOMOR 28 TAHUN 2009. 28 of 2009 on regional taxes and Retribution. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Penjelasan Umum UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman tertib sejahtera dan berkeadilan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan UU No. Perbedaan Pajak dan Retribusi Dasar Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 UU200928 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman tertib sejahtera dan berkeadilan. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia m. TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

12 of 1985 by Act no. PERPAJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI OLEH. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No.

According to the Law. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dalam penerapannya retribusi dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum usaha dan perizinan.

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM PENDIDIKAN CALON PENDIDIK AKADEMI KOMUNITAS PPCPAK POLITEKNIK NEGERI PADANG 2013.

NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 34 Tahun 2000 lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah sebagai. 3 PAJAK DAERAH PAJAK DAERAH 1.

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara peraturan perundang-undangan pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Pengelolaan setoran retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari UU No.

Undang-Undang yang mengatur tentang retribusi adalah UU No28 Tahun 2009. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU PDRD adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang hingga penagihan pajak atau retribusi kepada wajib. Hasil dari Pajak Daerah ini digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. 80PUU-XV2017 Menyatakan Pasal 1 angka 28 Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 bertentangan dengan.


Pin Di 14 09 2018


Pin Di Bidang Peraturan Dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah Peraturan


Pin Oleh Rafila Zhilal Di Omnibus Di 2020


Pin Di No Problem


Media Hukum Indonesia Mk Gelar Sidang Uji Materiil Uu No 28 Th 2009 Tent


Cipta Kerja Lokasi Ppt Penelusuran Google Di 2020 Suara Buruh

Leave a Comment